Catatan Kuliah: Sengketa Blok Ambalat

Pendahuluan

Sengketa Blok Ambalat menjadi isu penting antara Indonesia dan Malaysia, dimulai pada tahun 2005.
Proses penyelesaian berlangsung hingga 18 tahun dengan perundingan yang alot.

Blok Ambalat mencakup wilayah perairan seluas 15.235 km² di Laut Sulawesi.
Dikenal memiliki kandungan minyak dan gas yang signifikan, dengan potensi keuntungan mencapai lebih dari Rp4.200 triliun.

1969: Indonesia dan Malaysia melakukan penelitian terkait landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
Tanggal 27 Oktober 1969: Penandatanganan perjanjian tapal batas landas kontinen yang diratifikasi oleh kedua negara.
Perjanjian menghasilkan peta perbatasan maritim yang menyatakan Blok Ambalat milik Indonesia.
1979: Malaysia mengklaim Blok Ambalat dan memasukkannya ke dalam peta wilayahnya, menyebabkan protes dari Indonesia dan negara lain.
Penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia.

16 Februari 2005: Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada Shell.
Perundingan kembali dimulai meskipun mandek, berlangsung hingga 2023.

Kesepakatan ditandatangani pada kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada bulan Juni 2023.
Jokowi mengapresiasi penyelesaian negosiasi batas laut setelah 18 tahun.
Peran Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia disebutkan berkontribusi dalam penyelesaian.

Meski telah ada kesepakatan, Indonesia tetap berkomitmen menjaga perbatasan.
TNI mengerahkan alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk menjaga wilayah Ambalat.
- Salah satu kapal yang dikerahkan adalah KRI Golok 688 (kapal cepat rudal).
- KRI Gusti Ngurah Rai (GNR 332) juga disiagakan untuk operasi gabungan pengamanan batas laut.
TNI AL melibatkan marinir dalam Satuan Tugas Pengamanan Ambalat untuk memantau dan menjaga wilayah perbatasan.

Sengketa Blok Ambalat menunjukkan pentingnya diplomasi dan perundingan dalam menyelesaikan konflik wilayah.
Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan setelah kesepakatan.