Catatan Edukasi Perpajakan KPP Bajoran

Pembukaan

• Selamat datang dari Nisa dan Bang Tarifardoli
• Topik: Jasa pelayaran luar negeri
• KPP Badan dan Orang Asing memberikan layanan edukasi perpajakan.

Sejarah Jasa Pelayaran Luar Negeri di Indonesia

• 1975: Kerjasama antara jasa pelayaran dalam negeri dan luar negeri.
• 1988: FAKTO 1988, pemerintah melaksanakan regulasi di bidang jasa pelayaran.
• Pembagian jenis pelayaran:
  • Pelayaran luar negeri
  • Pelayaran dalam negeri
  • Pelayaran rakyat
  • Pelayaran kritis

Definisi Jasa Pelayaran

• Kegiatan mengangkut orang dan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
• Pengiriman dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan pemakai jasa dengan imbalan tertentu.

Proses Bisnis Jasa Pelayaran Luar Negeri

• Kegiatan jasa terdiri dari:
  • Jasa pelayaran
  • Jasa keagenan
  • Jasa sewa (charter)
• Kegiatan pemasaran, perizinan, dan operasional.

Jenis Pendapatan Jasa Pelayaran

• Perusahaan pelayaran dibedakan menjadi:
  • Perusahaan pelayaran niaga
  • Perusahaan pelayaran non-niaga (misalnya pemerintah)
• Sumber pendapatan:
  • Pengangkutan barang antar pelabuhan domestik dan luar negeri.
  • Kerjasama dengan pusat-pusat pelayaran.
  • Pendapatan dari cabang jasa.

Mekanisme Usaha Perusahaan Jasa Pelayaran Asing

• Bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
• Koordinasi antara perusahaan pelayaran asing dan agen di Indonesia.
• Perusahaan pelayaran domestik berperan dalam koordianasi.

Perbedaan antara Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri

• Pelayaran dalam negeri: Wajib pajak domestik.
• Pelayaran luar negeri: Wajib pajak asing (BUT atau agen).

Aspek Perpajakan untuk Perusahaan Pelayaran Asing

• Jasa pelayaran dibedakan menjadi:
  • Nasional traffic: Tarif 2,64%.
  • Internasional traffic: Tarif 2,64% dikali tax treaty.
• Non-BUT dikenakan PPh Pasal 26 (20%).

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• PPh untuk jasa pelayaran asing:
  • Final untuk jasa pelayaran (2,64% atau tarif treaty).
  • Non-final untuk jasa keagenan.
• PPN:
  • Jasa pelayaran tidak dikenakan PPN (PP 49).
  • Jasa keagenan dapat menjadi PKP jika melebihi batasan tertentu.

Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak

• Jasa sewa dikenakan pemotongan PPh Pasal 15, bukti potong diserahkan paling lambat tanggal 10.
• Perusahaan pelayaran luar negeri menyetorkan PPh terutang paling lambat tanggal 15.
• Pelaporan dilakukan pada tanggal 20 setiap bulan.

Penutup

• Kesulitan terkait pajak bisa dikonsultasikan ke KPP Bajoran.
• Tax treaty antara Indonesia dan negara lain penting untuk menghindari pajak berganda.
• Call center DJP: 1-500-200 untuk konsultasi lebih lanjut.

---