Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK, Pusat Industri Jog, Kehutanan Sosial, Carbon Trading, Bakaran Hutan berada di wilayah Ibu Siti. Wait, wait, wait, wait. Carbon Trading.
You know what Carbon Trading is? Belom. Gak tau, tapi gak tau itu apaan, belum pernah. Presiden Jokowi mulai melirik potensi perdagangan karbon.
Saat pelantikan kabinet, ia bahkan memberi instruksi khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Perdagangan karbon adalah kompensasi yang diberikan oleh negara maju yang industrinya menghasilkan karbon dioksida yang berdampak merusak lingkungan. Kompensasi diberikan kepada negara yang hutannya menyerap karbon. Diam-diam, sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekuatan kawasan konservasi hutan karbon terbesar di dunia. Dan proyek ini dinamai Kaptingan Mentaya Project.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia memperkirakan hutan kita ini mampu menyerap 5,5 gigaton karbon dioksida. Hampir 10 persen kredit karbon dunia berasal dari Indonesia. Dengan luas hutan 36,5 juta hektare, jika dijual di pasar karbon, angkanya mencapai 1.400 hingga 1.600 triliun rupiah. Uang yang luar biasa menggiurkan bukan?
...of this protocol to the conference by unanimity. Semua berawal dari protokol Kyoto 1997. Hak mencemari udara yang dulunya diberi cuma-cuma, kini bersifat eksklusif dan berbatas. Hak berpolusi itu dikonversi jadi sertifikat surat berharga yang lalu dibagikan secara merata ke semua perusahaan. Tapi aturan ini memberi peluang perusahaan membuang emisi melebihi batas regulasi.
Misalnya ada dua pabrik, pabrik A dan pabrik B. Keduanya... mendapat jatah emisi yang sama.
Namun, pabrik A sukses mereduksi emisi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, pabrik B harus menambah jatah emisi karena bertambahnya beban produksi. Tindakan kelewat batas pabrik B, ini dinamakan offset.
Karena offset, maka pabrik B wajib menambah sertifikat berpolusi. Solusinya dengan membelinya dari pabrik A yang tak memakai jatahnya. Sistem jual-beli antar pabrik ini dikenal dengan sistem cap and trade. Namun, ada jalan keluar lain bagi pabrik PIT, yaitu sebuah sistem yang disebut dengan Clean Development Mechanism. Metode ini dilakukan dengan membuat proyek ramah lingkungan di negara berkembang.
Misalnya, membangun pembangkit listrik tenaga angin di India atau tenaga surya di Tiongkok. Hasil dari beragam jenis bantuan ini akan diganjar sertifikat yang bisa dipakai untuk menambal offset. Selain CDM, ada skema lain yakni REDD+. Skema REDD+, membuat korporasi menginvestasikan dana yang dipakai untuk mencegah kerusakan hutan di negara penghasil karbon.
Sama seperti CDM, perusahaan yang sukses menjaga hutan akan diberi tambahan jatah atau kredit karbon bagi industri mereka. Sebagai negara tropis, diam-diam ternyata Indonesia memiliki kawasan konservasi R.I.D.D. Plus terbesar di dunia. Dan proyek ini dinamakan Katingan Mentaya Project. Kattingan Mentaya Project adalah proyek restorasi ekologi jual beli karbon terbesar di dunia. Luasnya sama dengan dua kali negara Singapura.
Mereka hanya memastikan hutan dikelola tetap asri tak tersentuh keratusan manusia. Bisnis jual beli karbon ini diminati perusahaan bonafi dunia yang hendak mencuci dosa. Shell misalnya. Perusahaan minyak dan gas asal Belanda ini memiliki kampanye setiap satu sen dari harga bensin yang pelanggannya beli di Eropa akan mereka donasikan untuk program Kattingan Mentaya.
Selain itu, ada juga perusahaan otomotif seperti Volkswagen dan lembaga perbankan BNP Paribas yang menjadi klien bisnis PT.RMU. Siklus kebakaran hutan kembali terjadi di Indonesia. Sialnya, kebakaran hutan juga merempet ke area konservasi katingan Mentaya Project. Inilah data titik hotspot kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sejak Januari lalu. Kami juga mengunduh puluhan foto citra satelit dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Lalu data itu kami overlay dengan peta area... konservasi yang kami dapat. Hasilnya, beberapa titik hotspot terdeteksi ada di dalam kawasan hutan karbon.
Total luas lahan terbakar berkisar 1.900 hektare. Narasi dan tempo mengunjungi lokasi kebakaran secara langsung. Sisa-sisa bekas kebakaran masih bisa terlihat saat kami menyusuri kanal di bagian selatan. Numpang aja sampe nangis, tenghutang kebakar apa gitu. Sudah selang aku bilang.
Kalau enggak kita api tambah kesini terus. Mekat. Sekitar ngelewati 1 kilo itu. Pak Anang pokoknya malam itu udah mekat aja pokoknya.
Di kawasan barat, api merembet hingga area hutan. Ini adalah perwakilan dari Permian Global, marketing penjualan karbon PTRMU di Eropa. Kalau tanggapan Bapak sendiri dengan fakta adanya kebakaran hutan seperti apa sih Pak?
Sebenarnya kalau kita lihat analisa kami itu per musim kemarau tahun ini ya, kalau dari Juni sampai Oktober itu, kebarakanan kita itu jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang lalu. Dampak lebih mengerikan terjadi tahun 2015. Citra Fotosatelit menggambarkan kengerian itu. Laporan audit perusahaan bahkan menyebut, impak kebakaran ini mencapai 9.000 hektare.
Bisnis jual beli karbon di Indonesia tak semudah yang dibayangkan. Ada masalah laten yang banyak dialami pengusaha perhutanan, yaitu sengketa lahan dengan masyarakat lokal. Saat mendatangi kebakaran di wilayah barat, kami mendapati ratusan hektare tanah PT.RMU diambil warga secara ilegal.
Ini adalah pelang milik Dayak Misik. Saat kita memasukkan koordinat pelang, kita akan mendapati pelang ini ada di area PT.RMU. Begitu juga pelang atas nama individual ini, ini, dan ini. PT.RMU belum bisa menunjukkan batas yang positif terhadap wilayah masyarakat dan PT.RMU itu tersebut. Masyarakat mengaku tanah yang mereka duduki adalah tanah adat.
Sudah dua tahun lebih berjalan, setiap Senin itu mengadakan kegiatan untuk memblok hutan itu, untuk mau bikin pertanian ke kelompok itu. Pencaplokan lahan PT.RMU Hanyidasari selembar surat dari komunitas forum tanah dayak misik di Palangkaraya. Ya kami itu kan kemarin dari Pelangka dikasih SK untuk dayak misik.
Ini kekuatan kami yang mempertahankan kekuatan di atas. Pak, another issue yang kita lihat waktu di sana adalah isu pencaplokan lahan. How do you see this? Apakah itu termasuk salah satu dampak dari sosialisasi yang belum clear enough?
Kami melihat ini juga. Ini juga baru mulai kelihatan ya, jadi baru tahun 2019 ini sih semua yang tadi dibicarakan oleh saya itu terjadi. Bagi saya ya nggak apa-apa ini terjadi, cuman kan ini kan begini, masyarakat bisa klaim lahan itu harus ada verifikasi proses juga kan.
Jadi nanti kita menecek dengan aparat desa dan bahkan lihat teman-teman ya kan, kan nggak bisa saya naik-naik bilang, oh lahan saya, seperti itu. Jadi proses ini sendiri menjadi proses yang sangat kolaboratif. transparan. Gak bisa saya merta-merta, oh saya klaim terus besok. Karena kenyataannya ada sebab ada akibat ya.
Jadi kalau memiliki kami itu PT RMU itu mungkin masyarakat ada yang merasa, oke lah gak apa-apa lah saya klaim, terus nanti dibeli. Justru Lalu kami secara transparan menyatakan RMU tidak akan membeli lahan, titik. Selain itu, ada masalah lain yang didapati oleh PT RMU.
Di sisi timur, area konservasi berbatasan langsung dengan perkebunan sawit milik PT Persada Era Agrokencana atau disebut PT PA. Aktivitas PT pihak ini, perkebunan itu biasanya dia akan membuat jaringan-jaringan kanal. Tujuannya adalah untuk menguras air yang berada di wilayah itu.
Kanal-kanal ini kan tadi... dia akan menyebabkan gambut di wilayah itu menjadi kering. Sehingga ketika musim kumarok panjang seperti tahun 2015-2019 ini, kebakaran kan terjadi.
Hampir lebih dari 7.000 hektare hutan yang terbakar pada tahun 2015 berawal dari api yang merambat dari area sawit milik PT. PAK. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin PT. PAK bisa mendapatkan izin dari Kepala Pertahanan?
Sejak tahun 2008, izin restorasi ekosistem yang diajukan oleh Darsono tak kunjung disetujui oleh pemerintah. Sampai kemudian, video Harrison Ford yang memarahi Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan viral di media sosial. Bulan September 2013, ia datang ke Indonesia untuk syuting film dokumenter berjudul Years of Living in Dangerous League. Ia pun mempertanyakan hal ini pada Zulkifli. Sebulan setelah kedatangan Ford, secara kilat izin PT.
RMU langsung disetujui oleh Zulkifli. Tapi kejangan lain muncul. Izin restorasi lahan gambut yang semula diajukan 200 ribu hektare dipapah sepatu.
Selidik demi selidik, sebagian area diminta PT RMU sudah diberikan untuk dijadikan lahan sawit. Sejak pertengahan tahun 2012, KLHK sudah membuka pintu bagi PT PEAK mendapat izin di kawasan itu. Desember 2013, Soekifli Hasan juga mengucapkan kebutuhan.
menandatangani izin pelepasan hutan kepada PT PEAK. Kami mencoba menghubungi petinggi PT PEAK, Kevin Wussman. Ia tak merespon dan hanya membaca pesan kami.
Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa bisa ada PT PEAK di sana, di sebelahnya area konservasi hutan ini, Pak? Kalau prosesnya sudah diperoleh dengan sebaik, kami ke RLAK akan melepaskan area itu untuk resina, kecuali kalau itu ilegal. Laporan Mighty Earth menyebutkan, menyebut hasil sawit PT.Pak dikonsumsi perusahaan multinasional. Sebut saja Unilever, Kraft, Nestle, dan Pepsi. Tentu saja ini paradok, di saat Shell dan Volkswagen mencoba cuci dosa dengan merestorasi lahan gambut di Katingan, di sisi lain Unilever, Kraft, Nestle, dan Pepsi jadi konsumen perusahaan yang merusak lahan ekosistem itu.
Konteks keadilan iklim itu harusnya negara maju dan korporasi transnasional itu yang harusnya mereka menurunkan drastis emisi gitu. Bukan negara-negara berkembang. Karena apa? Karena mereka yang memulai proses industrialisasi lebih awal. Masalah eksternal yang menimpa PT RMU akan berimplikasi turunnya kepercayaan pembeli karbon kepada Indonesia.
Tetapi, pihak Katingan Mentaya Project tidak menyerah. Kita harus berharap. Saya pikir semua proyek memahami bahwa kita memiliki pulau yang sangat serius untuk meningkat, tapi tidak ada pertanyaan tentang menyerah. Ini benar-benar memperoleh. Di sisi lain, banyak yang memandang sinis terhadap perbelanjaan karbon.
Urusan dengan karbon ini harus ditinjau ulang ya. Bahwa Presiden Jokowi mengamanatkan itu, menurut saya itu sesuatu yang salah. Bahwa upaya pelestarian lingkungan... dan lingkungan itu juga bagian dari asas manusia.
Nah sekarang ini kan semua diukur dalam kantong ya, atau skema soal ekonomi, investasi. Dengan bertransaksi melalui karbon ini, maka sepertinya miliaran dolar itu akan hadir. Bahkan pohon-pohon itu seperti menggantungkan dolar. Siapa yang bisa menggaransi bahwa sampai minimal katakan 100 tahun, kondisi areal itu tidak terganggu. Karena apa?
Karena mereka membutuhkan itu. Nah kita lihat sendiri, contoh sekarang misalnya, seperti misalnya di Tamanesol, Tesonido, itu 83.000 hektare sekian, dan sekarang tinggal sekian puluh ribu hektare. Nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita meyakinkan pihak luar bahwa yang seperti itu tidak mungkin terjadi pada hal-hal tertentu. Pada ujungnya, perdagangan karbon tak akan mampu mencegah deforestasi hutan yang semakin masif terjadi.