Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Pendahuluan

• Pembahasan mengenai kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal.
• Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal setelah hasil Konferensi Meja Bundar 1949.

Perubahan Bentuk Negara

• Setelah konferensi, Indonesia beralih dari negara kesatuan menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat) dengan tujuh negara bagian.
• Rakyat menuntut kembali ke negara kesatuan, yang dikabulkan pada 17 Agustus 1950.
• Hukum dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Sistem Demokrasi Liberal

• Menganut sistem pemerintahan parlementer.
• Ciri-ciri:
  • Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri.
  • Presiden sebagai simbol kepala negara.
  • Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen.
  • Pergantian kabinet sering terjadi (7 kali dalam 9 tahun).

Pergantian Kabinet

1. Kabinet Nadsir (6 Sept 1950 - 20 Maret 1951)

   • Bertahan 6 bulan.
   • Jatuh akibat mosi tidak percaya dari PNI.
   • Prestasi: Masuk ke PBB.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

   • Masalah politik, terutama terkait kerjasama dengan AS.
   • Dituduh membela Blok Barat dan dijatuhkan oleh Parlemen.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)

   • Bertahan 15 bulan (koalisi PNI & Masyumi).
   • Krisis ekonomi dan masalah separatisme mengakhiri kabinet ini.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955)

   • Berperan dalam eksistensi internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika.
   • Jatuh akibat masalah dengan angkatan darat.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

   • Menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia.
   • Berakhir karena tugas dianggap selesai.

6. Kabinet Ali Sastrawamijoyo II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

   • Koalisi dengan partai besar, ditolak PKI.
   • Akhir kabinet akibat ketidakpuasan dari partai-partai.

7. Kabinet Juanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

   • Dikenal sebagai Kabinet Karya, menteri ahli, bukan dari partai.
   • Mencapai Deklarasi Juanda tentang batas laut teritorial.
   • Menghadapi masalah percobaan pembunuhan dan isu Irian Barat.

Akhir Demokrasi Liberal

• Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
• Pembubaran Dewan Konstituante dan penerapan kembali UUD 1945.
• Berakhirnya demokrasi liberal dan pemerintahan parlementer.

Penutup

• Terima kasih telah menyimak.
• Ajak untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk video selanjutnya.