Catatan Sosialisasi Peraturan Badan POM di Bidang Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Pembukaan

• Selamat datang kepada tamu undangan, baik yang hadir secara luring maupun daring.
• Narasumber dari Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Obat.
• Pembahasan akan mencakup aplikasi SIAPIK dalam persetujuan penerbitan iklan secara elektronik.

Tujuan Sosialisasi

• Meningkatkan pemahaman tentang peraturan Badan POM.
• Mempercepat pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat.
• Mempermudah pelaku usaha dalam pengajuan izin iklan.

Perubahan dalam Peraturan Badan POM

Peraturan Nomor 2 Tahun 2021

• Mencakup pengawasan iklan obat yang lebih efisien.
• Proses pengajuan iklan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAPIK.
• Perubahan pada timeline evaluasi iklan (minor: 10 hari kerja; mayor: 25 hari kerja).

Ketentuan Iklan

• Iklan obat harus mencantumkan informasi yang objektif dan tidak menyesatkan.
• Iklan obat keras hanya dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan.
• Penggunaan bahasa asing diperbolehkan dengan syarat terjemahan dalam bahasa Indonesia.
• Periklanan di media sosial diperbolehkan bagi obat bebas dan terbatas.

Pengawasan Iklan

• Badan POM melakukan pengawasan sebelum dan setelah iklan ditayangkan.
• Masyarakat diajak berpartisipasi dalam pengawasan iklan.
• Pelaporan pelanggaran iklan dapat dilakukan ke Badan POM.

Kebijakan Pengukuran Hasil dan Efektivitas

• Pelaporan hasil evaluasi iklan secara digital.
• Penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi iklan yang beredar.

Penutup

• Harapan agar pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada.
• Pentingnya meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab dalam pengelolaan obat.
• Kesempatan untuk memberikan masukan melalui survei.

Tanya Jawab

• Tanya jawab berlangsung di akhir sesi tiap narasumber.
• Pertanyaan seputar penggunaan aplikasi SIAPIK, pengawasan iklan, dan rincian dokumen yang diperlukan untuk pengajuan iklan.

• Catatan penting: Peraturan Badan POM terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.