Kebijakan Politik pada Orde Baru

Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya belajar sintik sejarah dan informasi penting pada video ini kita akan membahas tentang berbagai kebijakan politik pada masa kode baru yang kita ketahui kode baru berlangsung selama 32 tahun yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998 silahkan disimak Yuk yuk yuk, kita belajar simping bersama dengan Ziraul Haq Belajar tentang sejarah dan informasi penting Supaya kamu makin pintar Sebelum masuk ke video kita pada kali ini, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, diharapkan kita mampu menganalisis beberapa perubahan-perubahan di bidang politik pada masa order baru setelah masa... Kalau kita berbicara tentang Orde Baru, tidak selamanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau seperti pelanggaran HAM, partai politik yang dibatasi, ataupun pemerintahan yang represif. Orde Baru juga mempunyai warisan-warisan yang sangat ikonik yang dapat kita lihat pada hari ini apa itu salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah salah satu bangunan yang dibangun pada masa order baru yang dapat kita nikmati pada hari ini siapa yang belum pernah ke Taman Mini Indonesia Indah coba lihat kalau kalian pengen tahu berapa beragamnya Indonesia itu Bila kita berbicara tentang Orde Baru, lalu ada kita bertanya, kenapa Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun? Salah satunya adalah karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas politik dan keamanan. Kata kuncinya memelihara stabilitas politik dan keamanan lalu kemudian mereka punya sebuah grand design yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian terejawan takkan menjadi beberapa rencana. Rencana pembangunan 5 tahunan atau yang kita kenal sebagai repelita. Dan inilah yang membuat Orde Baru berpikir. Tidak mungkin rencana-rencana pembangunan 5 tahunan atau RPJM mereka terlaksana bila tidak tercapai stabilitas politik dan keamanan. Dengan 3 sokongan, yaitu 3 pilar yang menyokong Orde Baru, yaitu ABRI, Golkar, dan satu lagi adalah perangkat pemerintahan atau yang kita kenal sebagai pegawai negeri. Kita akan masuk kepada berbagai kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru Yang dimulai kata kuncinya, pokoknya ketika masa Orde Baru adalah Orde Baru berupaya menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni dan konsekuen Kenapa murni dan konsekuen? Karena ketika Orde baru sudah mulai berkuasa Tepatnya ketika setelah Sidang Umum MPRS tahun 1966 Berlaku Maka order baru secara gamblang telah menyatakan Bahwasannya kebijakan demokrasi terpimpin dianggap menyimpang Maka setelah order baru berkuasa Berupaya Indonesia itu dikembalikan untuk kembali mempraktekan politik bebas aktif Loh kok politik bebas aktif? Iya karena pada masa demokrasi terpimpin Indonesia telah dirasa telah sangat dekat dengan blok Timur atau kekuatan Komunis pada saat itu Maka berbagai implementasinya Untuk kembali mempraktekan politik Bebas aktif adalah Mengembalikan hubungan dengan Berbagai kekuatan di dunia khususnya Yang pro-barat Lalu menjauh dari kekuatan komunis Khususnya membubarkan Poros Jakarta dan Peking Selain itu juga Indonesia kembali Berdamai dengan Malaysia dan Singapura Sebagai salah satu Upaya dalam dalam menetralisir hubungan antar negara di Asia Tenggara. Dan selain itu, yang paling drastis adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Dan kita lihat gambar juga, ada tokoh bernama Adam Malik sebagai salah satu menteri luar negeri yang menginisiasi berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations tahun 1929. 1967 berarti dengan demikian Orde Baru membawa Indonesia kembali mempraktekan politik bebas aktif yang tidak memihak blok manapun pada saat perang dingin Selain itu untuk di dalam negeri stabilisasi politik dan keamanan dilakukan dengan salah satunya mendekatkan atau melakukan pendekatan keamanan seperti apa sih pendekatan keamanan itu Orde Baru menekankan kepada stabilisasi jadi tidak ingin ada sebuah konflik politik yang lahir pada masa Orde Baru, maka yang dilakukan adalah mengurangi aktivitas berpolitik dari masyarakat Salah satunya dengan cara mendesukarnoisasi dan mendepolitisasi segala unsur masyarakat Selain itu siapa yang menjadi targetnya dari pembatasan aktivitas berpolitik Tentunya adalah pendukung Soekarno yang pada saat itu masih sangat besar Awal-awal Orde Baru kemudian Partai Sosialis Indonesia Selain itu juga golongan Islam fundamental yang merasa Bahwasannya dengan adanya Orde Baru mereka mereka menginginkan kesempatan untuk kembali mendominasi politik di negara ini. Salah satu implementasi pembatasan aktivitas berpolitik pada masa Orde Baru adalah Orde Baru lantas melemahkan kekuatan-kekuatan politik yang dianggap dapat mengancam kewibawaan pemerintah Kayak mana tuh pak? Ya bentuknya adalah Orde Baru melakukan fusi partai politik Sementara itu di lain pihak, Golkar sebagai kendaraan politik yang pro-pemerintah Dan juga Melegitimasi kekuasaan secara demokratis Menurut Ardebaru Tidak dipermasalahkan Dan justru dibuat semakin besar Agar mendominasi politik Di dalam negeri Indonesia Nah kita akan bahas nih fusi partai politik Fusi partai politik itu sebenarnya Dilakukan pada tahun 1973 Terhadap siapa? Ya pertama adalah Partai-partai yang berhaluan Islam Ketika tahun 1971 Ada 10 partai Peserta pemilu Yaitu 9 parpol Dan 1 golongan Karena Golkar tidak mau disebut sebagai partai politik Maka setelah pemilu Tahun 1971 Partai-partai yang berhaluan Islam Difusikan menjadi Satu partai yang bernama P3 Sementara itu partai-partai lain Yang berhaluan bukan Islam Bukan Islam ya Jadi sentimennya pada saat itu Bukan ideologi-ideologi Ideologi Ideologi-ideologi lain, tapi ideologi yang berhaluan Islam dan berhaluan bukan Islam. Yaitu ada lima partai. Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, dan PNI. Kelima partai ini kemudian difusikan menjadi satu partai yang bernama PDI atau Partai Demokrasi Indonesia nah PDI ini nantinya tahun 96-97 akhirnya mengalami konflik internal di dalam partai yang nanti akan melahirkan partai Partai bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di lain pihak, Golkar seperti tadi saya bilang, tidak diotak-atik, bahkan justru diberi akses untuk menjangkau masa masyarakat pemilih yang berada di tingkat satuan kependudukan terkecil. Sementara itu partai-partai lain tidak boleh membuat kantor bahkan atau cabang atau ranting hingga di bawah kabupaten. Maka dengan demikian partai atau kendaraan politik pemerintah yaitu golongan karya Mampu menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau partai politik lain Atau dalam bahasanya konsep masa mengambang Fusi parpol ini kita bisa lihat Ada 10 peserta pemilu 1971 yang kemudian dilebur atau difusikan menjadi hanya 3 peserta pemilu Ini dirasa Menurut Orde Baru dapat mengurangi potensi dalam konflik-konflik politik Karena dengan demikian partai politik mampu lebih dikontrol oleh pemerintah Dan bisa dikurangi aktivitas politiknya Dengan demikian ancaman terhadap adanya konflik-konflik dirasa akan berkurang Pemilu ini sendiri terjadi di pada masa Orde Baru adalah pada tahun 1971, kemudian 77, 82, 87, 92, dan 97. Jadi pada saat itu memang kampanye itu dilakukan bergantian. Pada masa P3 kampanye, saya sebagai saksi hidup melihat jalanan itu sangat ramai, tapi seingat saya P3 maupun PDI itu... Tidak pernah memperoleh suara yang banyak Semua suara pada saat Orde Baru berkuasa Dikuasai oleh Golkar lebih dari 50% Lalu kebijakan apalagi selain fusi partai politik Yang kedua adalah stabilisasi penyeragaman Orde Baru berupaya untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia Bahkan sampai tahap pikirannya Melalui apa? Yaitu melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini dilakukan secara sporadis dilakukan berbagai jenjak pendidikan dan diwajibkan kepada berbagai organisasi-organisasi yang berhaluan profesi maksudnya organisasi profesi ini tujuannya untuk apa sih? yaitu untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam pandangan atau tafsiran masyarakat Indonesia Kait demokrasi Pancasila Karena pada masa Orde Baru Mereka sadar secara penuh Bahwasannya Indonesia itu memiliki Potensi konflik horizontal Yang cukup tinggi Maka dengan Melakukan penataran Pempat Ini diharapkan masyarakat Indonesia Dapat memiliki keseragaman Pemikiran mengenai dasar Negara Pancasila Dan itu dilakukan Se-Indonesia Kepada seluruh warga Indonesia dalam berbagai jenjang pendidikan ataupun kepada profesi-profesi. Masa Orde Baru itu juga hal yang sangat tabu membicarakan tentang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang tadi dijelaskan, karena mereka menganggap potensi konflik horizontal di Indonesia cukup tinggi. khususnya terkait karena keberagaman Indonesia itu sendiri jadi intinya tidak boleh ribut-ribut pokoknya kalau ribut-ribut siap-siap akan ditindak yang ketiga adalah asas tunggal Pancasila ini mewajibkan kepada kepada seluruh organisasi yang ada di Indonesia, menganut Pancasila sebagai dasar organisasinya. Ini sempat mendapat tentangan, khususnya dari berbagai organisasi yang berbasis keagamaan. Tapi balik lagi, karena Orde Baru sangat menekankan adanya kestabilan politik, dan salah satu jalan untuk mencapai itu adalah menyeragamkan masyarakat Indonesia. Lalu, kenapa kebijakan-kebijakan tersebut? bisa mulus, bisa berhasil dilaksanakan di Indonesia karena ada kebijakan yang keempat yaitu adalah duifungsi abri duifungsi abri atau pada saat ini kita kenalnya TNI-Polri karena sudah terpisah pada masa Orde Baru itu masih kita kenal sebagai ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nah, karena ABRI itu memiliki dokterin atau mereka yakin diri mereka memiliki dua fungsi yaitu Yang pertama adalah fungsi hankam, yaitu ABRI sebagai penjaga kedaulatan dari ancaman bangsa asing atau negara lain Dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Namun, selain itu, ABRI juga percaya dirinya memiliki kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional bersama masyarakat Nah, implementasi dari dui fungsi ABRI ini Khususnya dalam fungsi sospol adalah akhirnya ABRI memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam jabatan-jabatan sipil di Indonesia Khususnya kalau kita paling berbeda pada hari ini adalah ABRI pada saat itu menjadi anggota DPR Kalau kita tahu hari ini anggota DPR biasanya dipilih melalui mekanisme pemilu Melalui kendaraan politiknya yaitu partai-partai politik Orde Baru, selain anggota DPR yang berasal dari pemilu terdapat pula fraksi ABRI dan jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka diutus oleh komandan-komandan setempat dari berbagai daerah Indonesia atau dari Panglima ABRI itu sendiri Nah disini kemudian adanya fraksi ABRI cukup memberi pengaruh terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota DPR Selain itu kita harus tahu karena Golkar selalu menang pada masa orde Maka tidak bisa berjalan fungsi check and balance yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah Karena pihak DPR pun sudah dikuasai Golkar yang notabenenya adalah pendukung pemerintah Ditambah ada lagi fraksi ABRI Nah ini yang kemudian ya kalau kita lihat dengan kaca matahari ini mungkin tidak fair Selain itu ABRI juga bisa didudukan atau diberi jabatan sebagai gubernur, menteri Menteri dalam negeri di Indonesia pada masa Orde Baru tidak pernah diduduki oleh orang non-abri Biasanya pasti adalah anggota abri Kemudian duta besar, bupati, wali kota Lebih dari 50% kabupaten di Indonesia itu diduduki jabatan bupatinya oleh abri Wali kota dan kepala-kepala lembaga negara Lalu, bukankah hari ini juga banyak pak abri atau TNI yang menjadi pejabat? Perbedaannya adalah Pada masa Orde Baru ABRI yang menduduki Jabatan-jabatan sipil tersebut Merupakan perwira aktif Dalam artian Mereka masih aktif Kalau hari ini berbagai Anggota TNI yang kemudian menjadi di pejabat-pejabat publik itu sudah purnawirawan nah bedanya disitu karena sudah purnawirawan mereka hak dan haknya sama seperti anggota masyarakat sipil lain air disinilah muncul pemerintahan yang didominasi oleh elit militer pada saat itu Ya tidak bisa kemudian kita seperti hari ini memilih bupati melalui mekanisme pemilu tidak semuanya dari pusat akhirnya terciptalah sebuah sistem pemerintahan yang militeristik serta sentralistik tergantung dari kebijakan di pusat dan inilah yang kemudian menyebabkan Orde baru bisa bertahan langgeng selama 32 tahun 2 tahun salah satunya ya, selain kebijakan lainnya mahasiswa kemana pak? nah ini kemudian yang ditanyakan, lalu kemana nih? master sinting nih? ke mahasiswa kok pada diem aja? ada kebijakan yang memaksakan partai politik berfusi, ada duifungsi abri, nah mahasiswa pada awalnya pada awal-awal baru, awal 70-an itu banyak kemudian melakukan aksi protes Khususnya dengan adanya peristiwa pemilu 1971 yang diprotes oleh mahasiswa Karena dianggap tidak transparan Kemudian dikritik oleh mahasiswa Karena dijalankannya tidak seperti hari ini melalui Komisi Pemilihan Umum Lalu yang kedua, mahasiswa juga protes terhadap pembuatan Taman Mini Indonesia Indah tahun 1973 Dan yang paling besar adalah mahasiswa juga protes terhadap Undang-Undang Penanaman Mereka yang menghasilkan nantinya peristiwa malapetaka 15 Januari Nah, dari latar belakang-latar belakang ini menyebabkan pemerintahan order baru yang memberi pembatasan aktivitas politik kepada seluruh aktivis politik akhirnya nengok juga ke mahasiswa karena mahasiswa sudah mulai dianggap sebagai ancaman maka dikeluarkanlah kebijakan yang disebut NKKBKK atau normalisasi kehidupan kampus dan garis miring badan koordinasi kemahasiswaan oleh salah satu arsiteknya pada saat itu kebijakan itu adalah Daud Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RTI secara singkat mahasiswa pada saat itu ditakut-takuti tidak boleh lagi terlibat aktivitas politik, tidak boleh lagi turun ke jalan untuk mengkritisi pemerintahan, tidak boleh lagi terlibat dalam berbagai demonstrasi yang kemudian menyerang pemerintahan karena pada saat itu pemerintah menganggap mahasiswa lebih baik terlibat dalam upaya-upaya penalaran, tidak usah lagi ikut-ikutan politik, sudah ada yang ngurus. Nah, ini cukup efektif. Dalam artian, akhirnya mahasiswa banyak yang berlari untuk mendalami akademiknya, tidak lagi turun ke jalan, tidak lagi kemudian mereka berdiskusi dan aksi untuk kemudian mengkritisi pemerintahan. Karena menurut pemerintah pada saat itu, aksi-aksi mahasiswa sarap. Tunggangan maksudnya adalah ada pihak-pihak yang menunggangi. Dan ini efektif membuat mahasiswa diam dan tidak melakukan aksi secara besar-besaran hingga 20 tahun nanti. Ketika tahun 1997, Orde Baru sudah mulai memasuki tahap akhirnya. Oke, sampai sini dulu ke video kita, nanti kita akan bahas lagi tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa order baru sebagai buah dari stabilisasi politik yang mampu dicapai oleh pemerintahan order baru. Sampai ketemu kurang lebih...

Kata kuncinya memelihara stabilitas politik dan keamanan lalu kemudian mereka punya sebuah grand design yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian terejawan takkan menjadi beberapa rencana. Rencana pembangunan 5 tahunan atau yang kita kenal sebagai repelita. Dan inilah yang membuat Orde Baru berpikir. Tidak mungkin rencana-rencana pembangunan 5 tahunan atau RPJM mereka terlaksana bila tidak tercapai stabilitas politik dan keamanan.

Dengan 3 sokongan, yaitu 3 pilar yang menyokong Orde Baru, yaitu ABRI, Golkar, dan satu lagi adalah perangkat pemerintahan atau yang kita kenal sebagai pegawai negeri. Kita akan masuk kepada berbagai kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru Yang dimulai kata kuncinya, pokoknya ketika masa Orde Baru adalah Orde Baru berupaya menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni dan konsekuen Kenapa murni dan konsekuen? Karena ketika Orde baru sudah mulai berkuasa Tepatnya ketika setelah Sidang Umum MPRS tahun 1966 Berlaku Maka order baru secara gamblang telah menyatakan Bahwasannya kebijakan demokrasi terpimpin dianggap menyimpang Maka setelah order baru berkuasa Berupaya Indonesia itu dikembalikan untuk kembali mempraktekan politik bebas aktif Loh kok politik bebas aktif?

Iya karena pada masa demokrasi terpimpin Indonesia telah dirasa telah sangat dekat dengan blok Timur atau kekuatan Komunis pada saat itu Maka berbagai implementasinya Untuk kembali mempraktekan politik Bebas aktif adalah Mengembalikan hubungan dengan Berbagai kekuatan di dunia khususnya Yang pro-barat Lalu menjauh dari kekuatan komunis Khususnya membubarkan Poros Jakarta dan Peking Selain itu juga Indonesia kembali Berdamai dengan Malaysia dan Singapura Sebagai salah satu Upaya dalam dalam menetralisir hubungan antar negara di Asia Tenggara. Dan selain itu, yang paling drastis adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Dan kita lihat gambar juga, ada tokoh bernama Adam Malik sebagai salah satu menteri luar negeri yang menginisiasi berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations tahun 1929. 1967 berarti dengan demikian Orde Baru membawa Indonesia kembali mempraktekan politik bebas aktif yang tidak memihak blok manapun pada saat perang dingin Selain itu untuk di dalam negeri stabilisasi politik dan keamanan dilakukan dengan salah satunya mendekatkan atau melakukan pendekatan keamanan seperti apa sih pendekatan keamanan itu Orde Baru menekankan kepada stabilisasi jadi tidak ingin ada sebuah konflik politik yang lahir pada masa Orde Baru, maka yang dilakukan adalah mengurangi aktivitas berpolitik dari masyarakat Salah satunya dengan cara mendesukarnoisasi dan mendepolitisasi segala unsur masyarakat Selain itu siapa yang menjadi targetnya dari pembatasan aktivitas berpolitik Tentunya adalah pendukung Soekarno yang pada saat itu masih sangat besar Awal-awal Orde Baru kemudian Partai Sosialis Indonesia Selain itu juga golongan Islam fundamental yang merasa Bahwasannya dengan adanya Orde Baru mereka mereka menginginkan kesempatan untuk kembali mendominasi politik di negara ini. Salah satu implementasi pembatasan aktivitas berpolitik pada masa Orde Baru adalah Orde Baru lantas melemahkan kekuatan-kekuatan politik yang dianggap dapat mengancam kewibawaan pemerintah Kayak mana tuh pak? Ya bentuknya adalah Orde Baru melakukan fusi partai politik Sementara itu di lain pihak, Golkar sebagai kendaraan politik yang pro-pemerintah Dan juga Melegitimasi kekuasaan secara demokratis Menurut Ardebaru Tidak dipermasalahkan Dan justru dibuat semakin besar Agar mendominasi politik Di dalam negeri Indonesia Nah kita akan bahas nih fusi partai politik Fusi partai politik itu sebenarnya Dilakukan pada tahun 1973 Terhadap siapa?

Ya pertama adalah Partai-partai yang berhaluan Islam Ketika tahun 1971 Ada 10 partai Peserta pemilu Yaitu 9 parpol Dan 1 golongan Karena Golkar tidak mau disebut sebagai partai politik Maka setelah pemilu Tahun 1971 Partai-partai yang berhaluan Islam Difusikan menjadi Satu partai yang bernama P3 Sementara itu partai-partai lain Yang berhaluan bukan Islam Bukan Islam ya Jadi sentimennya pada saat itu Bukan ideologi-ideologi Ideologi Ideologi-ideologi lain, tapi ideologi yang berhaluan Islam dan berhaluan bukan Islam. Yaitu ada lima partai. Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, dan PNI. Kelima partai ini kemudian difusikan menjadi satu partai yang bernama PDI atau Partai Demokrasi Indonesia nah PDI ini nantinya tahun 96-97 akhirnya mengalami konflik internal di dalam partai yang nanti akan melahirkan partai Partai bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di lain pihak, Golkar seperti tadi saya bilang, tidak diotak-atik, bahkan justru diberi akses untuk menjangkau masa masyarakat pemilih yang berada di tingkat satuan kependudukan terkecil. Sementara itu partai-partai lain tidak boleh membuat kantor bahkan atau cabang atau ranting hingga di bawah kabupaten. Maka dengan demikian partai atau kendaraan politik pemerintah yaitu golongan karya Mampu menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau partai politik lain Atau dalam bahasanya konsep masa mengambang Fusi parpol ini kita bisa lihat Ada 10 peserta pemilu 1971 yang kemudian dilebur atau difusikan menjadi hanya 3 peserta pemilu Ini dirasa Menurut Orde Baru dapat mengurangi potensi dalam konflik-konflik politik Karena dengan demikian partai politik mampu lebih dikontrol oleh pemerintah Dan bisa dikurangi aktivitas politiknya Dengan demikian ancaman terhadap adanya konflik-konflik dirasa akan berkurang Pemilu ini sendiri terjadi di pada masa Orde Baru adalah pada tahun 1971, kemudian 77, 82, 87, 92, dan 97. Jadi pada saat itu memang kampanye itu dilakukan bergantian.

Pada masa P3 kampanye, saya sebagai saksi hidup melihat jalanan itu sangat ramai, tapi seingat saya P3 maupun PDI itu... Tidak pernah memperoleh suara yang banyak Semua suara pada saat Orde Baru berkuasa Dikuasai oleh Golkar lebih dari 50% Lalu kebijakan apalagi selain fusi partai politik Yang kedua adalah stabilisasi penyeragaman Orde Baru berupaya untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia Bahkan sampai tahap pikirannya Melalui apa? Yaitu melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini dilakukan secara sporadis dilakukan berbagai jenjak pendidikan dan diwajibkan kepada berbagai organisasi-organisasi yang berhaluan profesi maksudnya organisasi profesi ini tujuannya untuk apa sih?

yaitu untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam pandangan atau tafsiran masyarakat Indonesia Kait demokrasi Pancasila Karena pada masa Orde Baru Mereka sadar secara penuh Bahwasannya Indonesia itu memiliki Potensi konflik horizontal Yang cukup tinggi Maka dengan Melakukan penataran Pempat Ini diharapkan masyarakat Indonesia Dapat memiliki keseragaman Pemikiran mengenai dasar Negara Pancasila Dan itu dilakukan Se-Indonesia Kepada seluruh warga Indonesia dalam berbagai jenjang pendidikan ataupun kepada profesi-profesi. Masa Orde Baru itu juga hal yang sangat tabu membicarakan tentang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang tadi dijelaskan, karena mereka menganggap potensi konflik horizontal di Indonesia cukup tinggi.

khususnya terkait karena keberagaman Indonesia itu sendiri jadi intinya tidak boleh ribut-ribut pokoknya kalau ribut-ribut siap-siap akan ditindak yang ketiga adalah asas tunggal Pancasila ini mewajibkan kepada kepada seluruh organisasi yang ada di Indonesia, menganut Pancasila sebagai dasar organisasinya. Ini sempat mendapat tentangan, khususnya dari berbagai organisasi yang berbasis keagamaan. Tapi balik lagi, karena Orde Baru sangat menekankan adanya kestabilan politik, dan salah satu jalan untuk mencapai itu adalah menyeragamkan masyarakat Indonesia.

Lalu, kenapa kebijakan-kebijakan tersebut? bisa mulus, bisa berhasil dilaksanakan di Indonesia karena ada kebijakan yang keempat yaitu adalah duifungsi abri duifungsi abri atau pada saat ini kita kenalnya TNI-Polri karena sudah terpisah pada masa Orde Baru itu masih kita kenal sebagai ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nah, karena ABRI itu memiliki dokterin atau mereka yakin diri mereka memiliki dua fungsi yaitu Yang pertama adalah fungsi hankam, yaitu ABRI sebagai penjaga kedaulatan dari ancaman bangsa asing atau negara lain Dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Namun, selain itu, ABRI juga percaya dirinya memiliki kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional bersama masyarakat Nah, implementasi dari dui fungsi ABRI ini Khususnya dalam fungsi sospol adalah akhirnya ABRI memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam jabatan-jabatan sipil di Indonesia Khususnya kalau kita paling berbeda pada hari ini adalah ABRI pada saat itu menjadi anggota DPR Kalau kita tahu hari ini anggota DPR biasanya dipilih melalui mekanisme pemilu Melalui kendaraan politiknya yaitu partai-partai politik Orde Baru, selain anggota DPR yang berasal dari pemilu terdapat pula fraksi ABRI dan jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka diutus oleh komandan-komandan setempat dari berbagai daerah Indonesia atau dari Panglima ABRI itu sendiri Nah disini kemudian adanya fraksi ABRI cukup memberi pengaruh terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota DPR Selain itu kita harus tahu karena Golkar selalu menang pada masa orde Maka tidak bisa berjalan fungsi check and balance yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah Karena pihak DPR pun sudah dikuasai Golkar yang notabenenya adalah pendukung pemerintah Ditambah ada lagi fraksi ABRI Nah ini yang kemudian ya kalau kita lihat dengan kaca matahari ini mungkin tidak fair Selain itu ABRI juga bisa didudukan atau diberi jabatan sebagai gubernur, menteri Menteri dalam negeri di Indonesia pada masa Orde Baru tidak pernah diduduki oleh orang non-abri Biasanya pasti adalah anggota abri Kemudian duta besar, bupati, wali kota Lebih dari 50% kabupaten di Indonesia itu diduduki jabatan bupatinya oleh abri Wali kota dan kepala-kepala lembaga negara Lalu, bukankah hari ini juga banyak pak abri atau TNI yang menjadi pejabat?

Perbedaannya adalah Pada masa Orde Baru ABRI yang menduduki Jabatan-jabatan sipil tersebut Merupakan perwira aktif Dalam artian Mereka masih aktif Kalau hari ini berbagai Anggota TNI yang kemudian menjadi di pejabat-pejabat publik itu sudah purnawirawan nah bedanya disitu karena sudah purnawirawan mereka hak dan haknya sama seperti anggota masyarakat sipil lain air disinilah muncul pemerintahan yang didominasi oleh elit militer pada saat itu Ya tidak bisa kemudian kita seperti hari ini memilih bupati melalui mekanisme pemilu tidak semuanya dari pusat akhirnya terciptalah sebuah sistem pemerintahan yang militeristik serta sentralistik tergantung dari kebijakan di pusat dan inilah yang kemudian menyebabkan Orde baru bisa bertahan langgeng selama 32 tahun 2 tahun salah satunya ya, selain kebijakan lainnya mahasiswa kemana pak? nah ini kemudian yang ditanyakan, lalu kemana nih? master sinting nih? ke mahasiswa kok pada diem aja? ada kebijakan yang memaksakan partai politik berfusi, ada duifungsi abri, nah mahasiswa pada awalnya pada awal-awal baru, awal 70-an itu banyak kemudian melakukan aksi protes Khususnya dengan adanya peristiwa pemilu 1971 yang diprotes oleh mahasiswa Karena dianggap tidak transparan Kemudian dikritik oleh mahasiswa Karena dijalankannya tidak seperti hari ini melalui Komisi Pemilihan Umum Lalu yang kedua, mahasiswa juga protes terhadap pembuatan Taman Mini Indonesia Indah tahun 1973 Dan yang paling besar adalah mahasiswa juga protes terhadap Undang-Undang Penanaman Mereka yang menghasilkan nantinya peristiwa malapetaka 15 Januari Nah, dari latar belakang-latar belakang ini menyebabkan pemerintahan order baru yang memberi pembatasan aktivitas politik kepada seluruh aktivis politik akhirnya nengok juga ke mahasiswa karena mahasiswa sudah mulai dianggap sebagai ancaman maka dikeluarkanlah kebijakan yang disebut NKKBKK atau normalisasi kehidupan kampus dan garis miring badan koordinasi kemahasiswaan oleh salah satu arsiteknya pada saat itu kebijakan itu adalah Daud Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RTI secara singkat mahasiswa pada saat itu ditakut-takuti tidak boleh lagi terlibat aktivitas politik, tidak boleh lagi turun ke jalan untuk mengkritisi pemerintahan, tidak boleh lagi terlibat dalam berbagai demonstrasi yang kemudian menyerang pemerintahan karena pada saat itu pemerintah menganggap mahasiswa lebih baik terlibat dalam upaya-upaya penalaran, tidak usah lagi ikut-ikutan politik, sudah ada yang ngurus.

Nah, ini cukup efektif. Dalam artian, akhirnya mahasiswa banyak yang berlari untuk mendalami akademiknya, tidak lagi turun ke jalan, tidak lagi kemudian mereka berdiskusi dan aksi untuk kemudian mengkritisi pemerintahan. Karena menurut pemerintah pada saat itu, aksi-aksi mahasiswa sarap.

Tunggangan maksudnya adalah ada pihak-pihak yang menunggangi. Dan ini efektif membuat mahasiswa diam dan tidak melakukan aksi secara besar-besaran hingga 20 tahun nanti. Ketika tahun 1997, Orde Baru sudah mulai memasuki tahap akhirnya. Oke, sampai sini dulu ke video kita, nanti kita akan bahas lagi tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa order baru sebagai buah dari stabilisasi politik yang mampu dicapai oleh pemerintahan order baru.

Sampai ketemu kurang lebih...

Transcript for:Kebijakan Politik pada Orde Baru

Transcript for:
Kebijakan Politik pada Orde Baru