Catatan Kuliah RUU KUHAP Baru

Pembicara dan Narasumber

• Irjen Pol Dr. Viktor Sihombing
• Prof. Asep Muliana (Plt. Wakil Jaksa Agung)
• Prof. Harkristuti Harkrisnowo
• Dr. Luhud Pangaribuan
• Prof. Edi Hira
• Pak Prim (Ketua Muda Kamar Pidana MA)

Poin Utama

Pentingnya Pengesahan RUU KUHAP 2025

• Diharuskan untuk disahkan pada tahun 2025 karena implikasi terhadap KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026.
• Jika tidak disahkan, aparat penegak hukum bisa kehilangan legitimasi untuk melakukan penahanan.

Perubahan dari KUHAP Lama ke KUHAP Baru

• Pergeseran dari model crime control ke do process model.
• Perlunya aturan yang menjamin perlindungan HAM dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
• Peran advokat yang lebih signifikan: bukan untuk memenangkan klien tetapi mendudukkan perkara secara proporsional dan profesional.

Penyelesaian Perkara

• Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaan putusan.
• Fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Masukan Publik dan Diskusi

• Webinar ini mengundang masukan dari lebih dari 900 peserta.
• Advokat, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sudah intensif berdiskusi untuk pembenahan RUU KUHAP.

Proses Hukum Acara Pidana

• Harus tertulis, jelas, dan menuju do process of law.

Dinamika Diskusi

RUU KUHP dan Hukuman

• RUU KUHP baru diproyeksikan memberi kejelasan pada pidana ringan, penjara, dan denda.
• Pelaksanaan hukuman harus memastikan hak-hak terdakwa, saksi, dan korban.

Kewenangan dan Koordinasi Antar Aparat

• Penguatan fungsi, tugas, dan wewenang dari penyidik, jaksa, dan hakim.
• Kesesuaian dengan hukum acara internasional dan perlunya koordinasi yang lebih erat antar aparat penegak hukum.

Peran Advokat

• Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang harus objektif dan profesional.
• Perlunya pendampingan advokat pada setiap tingkat pemeriksaan.

Kesimpulan

• RUU KUHAP baru diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap perubahan zaman.
• Proses pembahasan membutuhkan partisipasi publik aktif untuk menyempurnakan draf final.
• Narasumber berharap perbaikan RUU KUHAP ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, melindungi HAM, dan mencapai keadilan substantif.