Peringatan Darurat untuk Indonesia

Latar Belakang

• Viral di media sosial karena DPR RI membahas revisi undang-undang Pilkada.
• Berkaitan dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi:
  • Putusan nomor 60/PUU-222/2024
  • Putusan nomor 70/AR/PUU-22/2024
• Putusan MK menghapus skenario "kotak kosong" di Pilkada 2024.
• DPR RI tidak mengakomodir putusan MK dalam revisi RUU Pilkada.

Ketentuan Usia Calon Kepala Daerah

• Tidak mengikuti putusan MK, tetapi mengikuti putusan Mahkamah Agung:
  • Batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau walikota.
  • Berlaku saat pelantikan, bukan sejak penetapan pasangan calon.
• Kaesang Pangarep diuntungkan dengan ketentuan ini.

Polemik dan Gerakan Peringatan

• Polemik muncul karena dianggap menguntungkan Kaesang.
• Gerakan peringatan darurat mengajak masyarakat mengawal Pilkada 2024.

Manuver DPR RI

• DPR RI mencoba mengakali putusan MK terkait threshold pencalonan kepala daerah.
• Pelonggaran threshold hanya berlaku untuk partai politik tanpa kursi DPRD.
• Pasal 40 revisi UU Pilkada dibahas cepat, tetap memberlakukan threshold 20% DPRD.
• MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah sama dengan jalur independen.

Fenomena Kotak Kosong

• Potensi calon tunggal versus kotak kosong dalam Pilkada 2024.
• Dosen Nyoman Subanda mengkritisi fenomena ini:
  • Mencerminkan kegagalan partai politik membangun kepercayaan di masyarakat.
  • Demokrasi seharusnya memberi alternatif pilihan kepada masyarakat.
• Demokrasi yang sehat melibatkan masyarakat dalam semua tahap Pilkada.

Kesimpulan

• Putusan MK mengurangi ambang batas pencalonan dari partai politik membuat skenario kotak kosong sulit terjadi.
• Keputusan MK memberi kesempatan lebih kepada kandidat dan suara pemilih terakomodir.
• Praktik demokrasi di Indonesia perlu dikawal untuk menjaga kejujuran dan keadilan.