Hukum Perdata di Indonesia

Pembuka

• Materi ini membahas pokok-pokok hukum perdata sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.
• Fokus pada pengertian dan sejarah singkat penerapan hukum perdata.

Pengertian Hukum Perdata

• Hukum perdata mencakup semua peraturan dan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perorangan.
• Menentukan hak dan kewajiban individu dalam hubungan tersebut.

Sejarah Singkat Hukum Perdata di Indonesia

• Sebelum merdeka, hukum perdata di Indonesia berasal dari hukum Belanda.
• Hukum Belanda banyak dipengaruhi oleh hukum Perancis.
• Kitab yang digunakan:
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
• Berlakunya sejak Mei 1848 saat Indonesia masih Hindia-Belanda.
• Setelah 1945, banyak aturan di BW dicabut karena Indonesia mengeluarkan undang-undang sendiri.

Perubahan Hukum Perdata Pasca Kemerdekaan

• Contoh aturan yang dicabut:
  • Surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963
  • UU No. 5 Tahun 1960 (Pokok Agraria)
  • UU No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan)
  • UU No. 40 Tahun 1996 (Hak Tanggungan)

Sistematika Hukum Perdata

1. Buku 1: Orang
   • Mengatur hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku 2: Benda
   • Mengatur hukum benda dan hukum waris.
3. Buku 3: Perikatan
   • Mengatur hukum harta kekayaan dan hak-kewajiban.
4. Buku 4: Pembuktian dan Kadaluarsa
   • Mengatur alat bukti dan konsekuensi kadaluarsa.

Hukum Perorangan

• Mengatur tentang:
  • Subjek hukum: manusia dan badan hukum.
  • Kecakapan hukum dan batasan usia.

Hukum Keluarga

• Merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur:
  • Hubungan antar anggota keluarga (suami, istri, anak).
  • Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan.

Hukum Harta Kekayaan

• Mengatur hubungan hukum mengenai benda dan kekayaan.
• Memperjelas perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi.

Hukum Waris

• Mengatur pembagian harta milik seseorang yang meninggal.
• Mengenal pihak-pihak yang berhak menerima warisan.

Hukum Perikatan

• Definisi: hubungan hukum antara dua pihak (kreditor dan debitor).
• Terdapat tiga jenis prestasi: memberikan, berbuat, dan tidak berbuat.
• Wanprestasi: pelanggaran perjanjian.
• Sumber hukum perikatan terdiri dari:
  • Perjanjian
  • Undang-undang

Alat Bukti

• Jenis-jenis alat bukti:
  1. Bukti tertulis
  2. Kesaksian
  3. Persangkaan
  4. Pengakuan
  5. Sumpah

Kadaluarsa

• Pengertian kadaluarsa: hilangnya hak untuk menuntut berdasarkan waktu tertentu.

Penutup

• Materi ini memberikan gambaran dasar tentang hukum perdata di Indonesia, termasuk pengertian, sejarah, dan sistematika hukum perdata.
• Diakhiri dengan ucapan terima kasih dan harapan untuk memahami lebih lanjut.