Catatan Kuliah: Integrasi Kebijakan Satu Data Indonesia dan SPBE

Pendahuluan

• Integrasi data melalui kebijakan satu data Indonesia.
• Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur.
• Meningkatkan keterpaduan layanan digital.

Peran Instansi Pemerintah

• Setiap instansi akan mengisi aplikasi sistem promosi SSTF-2PPE.
• Hasil analisis akan menjadi desain layanan yang terintegrasi.
• Fokus pada layanan yang bersifat citizen-centric.

Penyusunan Portal Nasional

• Portal nasional akan meliputi layanan kesehatan, pendidikan, sosialisasi, dan layanan internal pemerintah.
• Pengisian data oleh instansi masing-masing diharapkan untuk mempermudah proses bisnis.

Layanan Digital dan Manual

• Penyampaian layanan tidak hanya terbatas pada digital, tetapi juga manual dan konvensional.
• Transformasi layanan manual menjadi digital yang terintegrasi.

Peningkatan Indeks SPBE

• Tahun 2022: Indeks SPBE 2,34 menjadi 2,79 di tahun 2023.
• Arahan Presiden terkait keterpaduan layanan digital untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
• Target keterpaduan layanan digital pemerintah harus dicapai di triwulan kedua tahun 2024.

Arsitektur SPBE

• Penggunaan sistem remasi arsitektur SPBE dalam perencanaan, pembangunan, dan evaluasi aplikasi.
• Instansi harus memastikan keselarasan dengan arsitektur SPBE dalam rencana dan anggaran.

Penilaian dan Monev

• Lima tingkatan penilaian dalam reformasi birokrasi terkait kematangan arsitektur SPBE.
• Proses migrasi dan pemetaan referensi arsitektur yang dilakukan oleh instansi.

Tindak Lanjut

• Pengisian sistem informasi arsitektur SPBE harus dimulai segera.
• Target pengisian untuk evaluasi pada bulan Juli 2024.

Kesimpulan

• Pelaksanaan arsitektur SPBE harus diintegrasikan dengan seluruh instansi pemerintah.
• Pentingnya partisipasi setiap instansi dan evaluasi secara berkala untuk mencapai target yang ditetapkan.